Ones Suhuniap Jubir KNPB : Tidak Dapat Kepemimpinan Di ULMWP Tolak Hasil KTT II Dengan Isu Dialong.

Ones Suhuniap Jubir KNPB : Tidak Dapat Kepemimpinan Di ULMWP Tolak Hasil KTT II Dengan Isu Dialong, Jumat 10 November 2023di posting akun Facebook pribadi 

Tahun 2017 Kelompok oportunis yang reaksioner berusaha hancurkan KNPB dengan tuduhan KNPB dorong agenda dialog jakarta Papua.

Kemudian mereka sebarkan propaganda dengan narasi subyektif, kemudian mereka keluar dari KNPB, hal yang sama mereka lakukan saat ini menolak hasil KTT II ULMWP.

Pada hal agenda perundingan atau dialog itu disepakati sama-sama dalam ULMWP bukan di KNPB. Saat itu mereka meninggalkan KNPB keluar bikin Organisasi baru PK-NRWP, dan Komite Aksi ULMWP.

Hal yang sama sedang terjadi dalam ULMWP dari kelompok yang sama. Pada hal mereka sendiri memutuskan struktur kepemimpinan yang baru regulasi yang baru dan mereka juga menduduki jabatan dalam ULMWP.

Kelompok ini tidak berfikir proses sampai ke revolusi demokratik atau kekuasaan direbut dari negeri terjajah dan rakyat jadi subyek pejuangnya.

Mereka berharap Internasional yang akan memberikan hak penentuan nasib sendiri belas kasihan. Ini sama saja orang buta menurut orang buta karena mereka tidak obyektif dinamika politik dunia bergerak seperti apa saat ini.

Mereka melakukan pembusukan dengan manuver untuk hancurkan persatuan dalam ULMWP baku rebut jabatan. Mereka selalu berpikir subyektif, mereka ingin hanya mereka memimpin tidak boleh orang lain meminpin mereka.

Kelompok Ini menolak hal KTT II ULMWP bukan karena masalah subtansi perjuangan namun hanya karena mereka tidak dapat jabatan ketua ULMWP pada saat KTT II di Vanuatu sehingga balik di Papua menolak hasil KTT ULMWP.

Pada hal yang mengesahkan hasil KTT ULMWP Buchtar Tabuni, Edison Waromi dan Iche Murib dari kelompok Pemerintahan sementara itu.

Kecuali kami organisasi gerakan di dalam negeri yang menolak hasil KTT masuk akal karena kami wolck aut atau keluar tinggalkan ruangan dalam pembahasan komisi. 

Kami keluar ruangan bukan karena sentimen subyektif dan bukan Anti ULMWP tetapi untuk menjaga persatuan dalam Perjuangan. 

Karena usulan kami kembalikan wadah kordinasi tidak menggunakan hirarki Trias politika tidak diterima dan tidak ada ruang bagi organisasi gerakan dalam negeri menjadi anggota ULMWP tanpa ada syarat faksional.

Hal ini tidak diakomodir dalam ULMWP namun kami menghormati apa yang diputuskan dalam ULMWP sebagai pejuang-pejuang yang sadar menghormati keputusan kolektif dan regulasi yang ada di ULMWP.

Kami sebagai pejuang yang sadar pentingnya persatuan dan agenda strategi perjuangan bersama kedepannya kami diam karena ada keputusan kolektif internal organisasi masing-masing belum menyikapi hasil KTT II ULMWP.

Isu Dialog Jakarta Papua Hanya kamfulase untuk menutupi kesalahan mereka janjikan kepada publik Papua.

Dan ini dinamika terjadi tahun 2017 yang lalu, mungkin mereka tau salah tetapi terlanjur salah maju mundur Kena.

Berikut  catatan pengalaman di KNPB dan dinamika yang terjadi tahun 2017 lalu.Ada Kekeliruan Berpikir

Apa yang terjadi Tahun lalu 2016-2017 lalu Training negosiasi atau dialog yang di Bangkok pada awal September 2023, diikuti Kaka Benny Wenda, Buchtar, Edison Waromi, Oridek Ap tahun ini.

Hal ini proses sama yang dilakukan  bersama JDP di tempat yang sama (Bangkok) tahun 2016 yang diikuti semua pimpinan Eksekutif ULMWP (terkecuali BW tetapi dia juga sepakati agenda ini). 

Padahal, kalau harus dibuka dokumen pelatihan atau training tahun 2016 dan Sekarang Benny Wenda dan Buchtar Tabuni ikut di Bangkok tahun ini sama. Memiliki punya 1 jaringan kerja sama atau satu sumber. lihat dari proses maka ini soal baku rampas jabatan di ULMWP isu Dialog kamfulase seperti terjadi sebelumnya.

Saat itu Kaka Andy Ayaimseba Buchtar Tabuni dan semua komplotan ini gunakan isu itu utk menghancurkan dan mengadu domba para pemimpin, memecah bela BW dan OM  sampai dengan puncaknya di KTT  l ULMWP 2017.

kampanyekan isu dialog hingga KNPB dan semua yang mau kerja dalam ULMWP saling curiga dan adu domba hingga saat ini.

Pertanyaannya, 2019 saat momentum aksi anti rasisme tercipta dan Jakarta minta KNPB dan ULMWP berunding, ULMWP dan KNPB tidak siap dengan konsep dan strateginya. 

Kaka Benny Wenda justru meminta Jakarta berunding dalam situasi perpecahan internal dan ketidaksiapan gerakan Papua.

Akibatnya BIN manfaatkan momentum dan membawa 62 delegasi Barisan Merah Putih ketemu Presiden di Istana dan lahirlah perpajakan otonomi khusus jilid II Pemekaran provinsi saat ini.

ULMWP dianggap tidak representasikan aktor-aktor di Papua karena semua organisasi progress yang sedang eksis melawan kolonialisme dicurigai.

Termasuk PRP yang hendak mengkonsolidasikan kelompok sektoral dan politik untuk menolak Otsus justru dicurigai dan dianggap bertentangan dengan ULMWP.

Padahal cikal bakal lahirnya PRP itu, tujuannya sudah dikomunikasikan dengan BW dan OM selaku Eksekutif dan disetujui. Disini ada kelompok tidak paham dan atau kelompok binaan yang digunakan untuk mengacaukan konsolidasian persatuan dalam ULMWP. 

Pikiran pejuang dan rakyat pejuang disibukan tentang siapa yang harus memimpin perjuangan, tetapi tidak didorong untuk berpikir bahwa siapapun pemimpinnya harus didukung oleh konsolidasi semua (Sipil, militer, diplomat). 

Karena menunjuk pemimpin itu gampang tapi kekuatan untuk mengawal itu susah. Disinilah kekeliruan berpikir yang diproduksi dan dipaksakan bahwa Papua Merdeka ditentukan oleh faktor 1 orang Pemimpin.

Dalam situasi inilah, HDC fasilitasi Komnas HAM, Dewan Gereja Papua, dan ULMWP untuk tanda tangan penjajakan negosiasi di Geneva dimana proses ini juga dikandaskan Jakarta karena jakarta takut dan sudah memiliki design penyelesaian Papua yaitu represi kebijakan dan hukum melalui operasi BIN, TNI/Polri di semua lini dan sektor. 

Artinya, gerakan Papua bicara  dan baku siku soal perundingan/dialog dan baku rebut jabatan di ULMWP. 

Sementara Jakarta sibuk taklukan dan duduki tanah Papua dengan segala infrastruktur dan suprastrukturnya. 

Jakarta saja anggap dialog/perundingan dengan separatis tidak penting setelah jakarta memantapkan pendudukan di Papua dan keberhasilannya menundukan negara-negara Pasifik/Melanesia untuk menarik dukungannya atas kemerdekaan Papua. 

Jadi kalau kita amati, ada kekeliruan dan kesesatan berpikir dalam diri pejuang Papua yang menganggap Papua Merdeka bisa terjadi tanpa perundingan, atau perundingan akan terjadi tanpa harga tawar perjuangan. 

Padahal semua sejarah perjuangan kemerdekaan pada akhirnya atau dalam prosesnya melalui selalu melalui pertandingan-pertandingan atau negosiasi yang berulang-ulang sebagai tempat adu strategi dan kekuatan. 

Perundingan dialog atau negoisasi bukan satu dua kali tetapi berulang kali bisa dilakukan.

Misalkan, Bougenville, Sahara Barat, Kanaky, Israel-Palestina, Sudan Selatan Kosovo dan kasus lainnya di dunia.

Apa yang terjadi itu pelajarannya adalah ada kegagalan perundingan, ada keberhasilan perundingan yang keduanya tidak sejalan dengan realitas siapa kuasai dan dikuasai dengan kekuatan di Lapangan. 

PNG saja masih tahan Bougenville dengan segala alasan misalnya. Begitu juga mimpi kita bawa masalah kita dalam mekanisme internasional tidak akan semulus itu bila lihat fakta Rusia-AS yang injak- injak Hukum Internasional dalam dalam Ukraina dan Palestina.

Jadi kalau kita belum apa-apa, jangan terlalu sombong diri dan taputar dalam perdebatan yang tidak penting. 

Dunia ini su tidak berpihak kita, yang dianggap saudara MSG sudah menjual dan menyangkal kita, bahkan diatas tanah jajahan ini saja besok-besok bangsa kita sendiri akan salibkan para pejuang kemerdekaan karena dianggap penghambat pembangunan.

Coba gampangkan hal-hal sulit agar perjuangan bisa melangka maju ke hal-hal yang substansial dan lebih tinggi. Bicarakan gagasan-gagasannya strategi secara kepala dingin dengan satukan semua kekuatan.

Bersihkan hati, dinginkan otak, besarkan nurani dan duduk bicara. Majukan dan bangun kapasitas perjuangan baik, agar siapapun yang memimpin bisa maju dengan kekuatan.

Berdiri bersama, bergerak bersama, kenjerang Musuh bersama, kita hanya satu sejarah penindasan dan satu tujuan Pembebasan Nasional.

Sumber Jumat 10 November 2023di posting akun Facebook pribadi 

Ones Suhuniap

Jubir KNPB.