P𝙚𝙨𝙩𝙖 D𝙚𝙢𝙤𝙠𝙧𝙖𝙨𝙞 𝙠𝙤𝙡𝙤𝙣𝙞𝙖𝙡 𝙄𝙣𝙙𝙤𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙨𝙚𝙡𝙪𝙧𝙪𝙝 𝙋𝙖𝙥𝙪𝙖, 𝙂𝙪𝙗𝙚𝙧𝙣𝙪𝙧 𝙙𝙖𝙣 𝙗𝙪𝙥𝙖𝙩𝙞 𝙞𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡 .

 𝙥𝙚𝙨𝙩𝙖  𝙙𝙚𝙢𝙤𝙠𝙧𝙖𝙨𝙞 𝙠𝙤𝙡𝙤𝙣𝙞𝙖𝙡 𝙄𝙣𝙙𝙤𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙨𝙚𝙡𝙪𝙧𝙪𝙝 𝙋𝙖𝙥𝙪𝙖 𝙂𝙪𝙗𝙚𝙧𝙣𝙪𝙧 𝙙𝙖𝙣 𝙗𝙪𝙥𝙖𝙩𝙞 𝙞𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡 !

pemilu/ pilkada Serentak Gubernur dan bupati seluruh  Papua .

Adalah Pemilu Indonesia di Papua mencari legitimasi orang Papua atas kedaulatan dan memperpanjang penjajahan di Papua,sebab status Papua bermasalah secara hukum internasional.

 orang Papua harus tahu tentu bahwa demokrasi Indonesia cinta palsu ilegal.

 Para calon gubernur & bupati 5 provinsi Papua 

Kaum elit berwajah reformis, dengan wajah ramah dan lidah yang manis, akan mencoba meyakinkan kita bahwa berpartisipasi sistem dan agenda kolonial adalah jalan untuk memperbaiki keadaan. 

Mereka akan berkata bahwa melalui kotak suara, kita dapat memperjuangkan hak-hak kita, bahwa kita dapat mempengaruhi kebijakan kolonial untuk kepentingan rakyat Papua. Namun, ini adalah dusta yang paling mematikan! 

 moralitas azas rusak" kenapa  bisa  aza rusak.

Rakyat adalah kedaulatan tertinggi  dalam pesta Demokrasi harus jujung tinggi   dan menjamin  kehidupan manusia, apa tengah tengah pesta Demokrasi kolonial Indonesia rakyat dalam keadaan baik baik saja ?

Tentu tidak menjamin semua baik saja 

Lalu bila 5- 10 thn kedepan apa mereka yang terpilih gubernur - bupati nanti bisa mengakomodir kepentingan, harapan rakyat Papua tentu saja tidak bisa di pastikan. 

Para elit reformis orasi orasi diatas panggung demokrasi kolonial Indonesia janji manis omong kosong  belaka 

Apakah demokrasi Indonesia terpuji  dan moralitas pesta tengah orang berduka  ! 

Itu  nilai azas moral rusak  di tengah tengah 

realitas penindasan, kesenjangan sosial dan pengungsian, penjara, pembunuhan, hutan adat Papua di babat eksplorasi / eksploitasi SDA  para elit mereka sedang mencari kekuatan, kekuasaan s membangun realisasi bisnis keuntungan bukan demokrasi seutuhnya"suara Rakyat hanya musiman bila babak jabat hanya tinggal pesan rakyat.

Suara  kita  balas tanggung  penderitaan, eksplorasi , eksploitasi SDA Dengan Dalil pembangunan dan pembunuh atas nama keamanan 

 Rakyat Papua  ingat  baik baik mereka pembantu kolonial  akan tunduk melaksanakan kebijakan pemerintah kolonial Indonesia salama 5- 10 tahun akan mendatang  tidak butuh kitong saat  mereka diatas . 

Ingat baik baik eh ade kaka , mama bp, om dll Kitong punya 1 suara akan menentukan nasib hidup selama 5 tahun kedepan.

Apa yang harus lakukan rakyat Papua ?

Rakyat Papua pejuang !

𝔻𝕖𝕞𝕠𝕜𝕣𝕒𝕤𝕚 𝕤𝕖𝕦𝕥𝕦𝕙𝕟𝕪𝕒 𝕜𝕖𝕕𝕒𝕦𝕝𝕒𝕥𝕒𝕟 𝕥𝕖𝕣𝕥𝕚𝕟𝕘𝕘𝕚 𝕒𝕕𝕒 𝕕𝕚 𝕣𝕒𝕜𝕪𝕒𝕥

 ℝ𝕒𝕜𝕪𝕒𝕥 𝕓𝕖𝕣𝕡𝕠𝕝𝕚𝕥𝕚𝕜 !

Rakyat Papua 𝔸𝕡𝕒 𝕪𝕒𝕟𝕘 𝕤𝕖𝕙𝕒𝕣𝕦𝕤𝕟𝕪𝕒 ℙ𝕖𝕣𝕝𝕦 𝕜𝕚𝕥𝕒 𝕜𝕖𝕥𝕒𝕙𝕦𝕚 𝕕𝕒𝕟 𝕞𝕖𝕞𝕡𝕖𝕣𝕛𝕦𝕒𝕟𝕘𝕜𝕒𝕟

𝘽𝙊𝙄𝙆𝙊𝙏 𝙥𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙋𝙚𝙢𝙞𝙡𝙪  

𝙠𝙤𝙡𝙤𝙣𝙞𝙖𝙡 𝙄𝙣𝙙𝙤𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖!

Yah

BOIKOT PEMILU Serentak Gubernur dan bupati seluruh  Papua .

“Pemilu Indonesia di Papua selalu dikatakan dilakukan dengan demokratis, padahal demokrasi palsu,demokrasi tidak mendidik etika demokrasi moralitas orang Papua. Sejujurnya bahwa Orang Papua tidak cocok dengan sistem demokrasi liberal produk kapitalis dan kolonialisme indonesia.

Pemilu Indonesia di Papua, hanya cari legitimasi eksistensi dan kedaulatan kolonialisme merekrut kader produktif jadi boneka oligarki dan pilar kolonialisme, fasisme dan pendukung komplotan rasial Indonesia terhadap Papua.

Rakyat papua harus menyadari bahwa moyang orang Papua tidak pernah sepakati sama -sama konsep nation maupun state Indonesia dengan sistem demokrasi sedang dijalankan.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi, tetapi prakteknya fasisme, monarki dan segala bentuk jenis kejahatan telah dilakukan dari rezim Soekarno hingga kini rezim Jokowi masih menjadi misterius ruang demokrasi kehidupan rakyat Papua.

Kejahatan demi kejahatan terus terjadi masif diatas tanah west Papua dari tahun 1960-an hingga masuk 2000-an masih berlangsung, entah itu secara fisik maupun nonfisik dilakukan oleh para kolonialisme Indonesia.

Kejahatan pelanggaran HAM di lanjutkan oleh Soeharto dengan kasus pelanggaran HAM 1965-1967  terhadap warga PKI terutama warga etnis Tionghoa (cina), operasi transmigrasi besar-besaran dari Jawa ke Papua, operasi koteka 1977,penandatanganan Perjanjian kontrak karya PT Freeport Papua Barat 1967Estate(MIFEE), proyek perkebunan raksasa pemerintah Indonesia, saat itu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan mengalokasikan potensi lahan seluas 1.283.000 hektare kepada 36 perusahaan di Merauke, menurut MIFEE:

Berlanjut presiden Jokowi Widodo di perkirakan segitar 2 juta hektar tanah adat akan babat habis.

 tanpa sepengetahuan  dan pertimbangan kepentingan pejuang suku awyu dan moi mempertahankan tanah adatnya, kasus Biak berdarah 1998, operasi Mapenduma 1996 yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu merupakan kejahatan negara demi kepentingan negara dan mereka pula.

Semua parpol pengusung gubernur dan bupati borjuis berbicara mengenai kesejahteraan rakyat, demokrasi, tetapi dalam tindakannya mereka senantiasa membela kesejahteraan kapitalis. Tiap aslon yang bertarung adalah bagian dari pemerintah yang telah menekan upah buruh, merampas tanah petani, merusak lingkungan, menginjak-injak hak demokratik rakyat, dan menindas aspirasi kebangsaan rakyat Papua. Dari pesta pemilu ke pesta pemilu, kita saksikan bagaimana parpol-parpol yang ada dengan mudah pindah koalisi . Yang sebelumnya lawan jadi kawan, yang kawan jadi lawan. Jadi ketika ada yang menganjurkan kepada kita untuk memilih terbaik dari yang terburuk, ia menjadi tabir kemunafikan politik borjuis lokal para reformis.

Rakyat Papua membentuk Demokrasi sejati sendiri  dengan  memperjuangkan hak penentu nasib sendiri sebagai solusi  jitu" jalan satu - satunya Nya untuk membentuk demokrasi sendiri dan juga  putuskan,  rantai penindasan selamat kan bumi dan manusia yang tersisa. 

Nicko sol

Aktivis mahasiswa Papua.

Rab' 18 Batavia 2024